GenPI.co - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menjawab tantangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reformasi agraria.
Seperti diketahui, Jokowi berencana membagikan tanah ke rakyat mulai dari 10.000 hektare hingga 50.000 hektare, dengan syarat mampu mengelolanya menjadi lahan produktif.
Menanggapi hal itu, Anwar Abbas menyampaikan kritik untuk Presiden Jokowi.
Ia menilai keinginan Jokowi ini tidak akan mudah untuk diwujudkan.
Pasalnya, untuk menggarap lahan 10.000 hektare, apalagi 50.000 hektare jelas dibutuhkan ilmu, pengalaman yang mumpuni, serta dana yang besar.
"Pertanyaannya, untuk mendapatkan orang yang benar-benar siap dalam hal tersebut, terutama menyangkut dana dan permodalan jelas tidak mudah," kata Anwar kepada GenPI.co, Senin (27/12).
Untuk mengolah lahan seluas 10.000 ha saja misalnya, diperlukan dana sekitar Rp 400 miliar jika biaya pengelolaannya untuk sampai bisa panen itu Rp40 juta perhektare.
Menurut Anwar, masyarakat sipil atau kalangan usaha mikro dan ultra mikro jelas tidak mampu mengeluarkan dana sebesar itu.
Oleh karena itu, pihak yang mungkin bisa memanfaatkan lahan tersebut ialah mereka-mereka yang berada di usaha besar atau di kelompok usaha menengah atas.
"Di sinilah masalah dan dilemanya tantangan dari Presiden Jokowi tersebut," katanya.
Dengan demikian, kalau ada masyarakat yang mau mengambilnya, mereka akhirnya harus bermitra dengan usaha-usaha besar.
"(Cara ini) kesan saya kurang disukai oleh Pak Jokowi," katanya.
Menurutnya, perlu strategi lain dan bukan hanya asal memberi tantangan siapa yang mau mengambil lahan tersebut.
Salah satu yang perlu didiskusikan ialah metode transmigrasi lokal seperti era orde baru. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News