GenPI.co - Pakar hukum tata negara Asep Warlan mengatakan baliho dengan potret Ketua DPR RI Puan Maharani yang dipasang di kawasan bencana Semeru, sangatlah tidak etis.
Sebab, menurutnya, apa yang dilakukan Puan atau sukarelawan Puan Maharani memasang baliho tersebut bertujuan untuk kampanye Pilpers 2024.
“Baliho Puan, menurut saya tidak etis, karena di mata masyarakat itu bukan bentuk bantuan, simpati, atau hal yang berkaitan dengan upaya untuk membantu korban bencana alam, tetapi baliho itu untuk kampanye,” beber Asep kepada GenPI.co, Kamis (23/12).
Kendati demikiah, guru besar Universitas Padjajaran itu mengatakan bahwa ada partai politik yang sering membentangkan spanduk atau bendera partai di kawasan bencana atau tempat pengungsian.
“Ada partai yang membantu bencana alam, lalu mengibarkan bendera partainya sebagai lambang atau identitas,” katanya.
Hal tersebut menurut Asep merupakan identitas bahwa partai tersebut mendapat amanah untuk membantu para korban bencana.
“Itu hemat saya masih dalam konteks kewajaran meskipun ada maksud untuk mengatakan kami dari partai ini untuk mmbantu masyarakat,” bebernya.
Asep pun membandingkan keduanya, bahwa mengibarkan bendera partai di tempat bencana biasanya disertai dengan bantuan logistic dan bukan sebuah kampanye.
Dia mengatakan dalam politik sering kali ada yang disebut dengan pasar politik, untuk menjadikan seorang tokoh dikenal publik.
“Namun, dalam konteks ini juga ada etika, ada sesuatu yang perlu diperhatikan dampak efek sosial dan psikologisnya,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News