Ibu Kota Baru Rawan Banjir, Jokowi Diminta Stop Turuti Penguasa

GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyarankan Presiden RI Jokowi untuk mendengarkan suara pengamat bukan para penguasa.

Hal itu disindirnya terkait dana ratusan triliun untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang kini terkena banjir.

"Oleh karena itu, niat memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara layak ditinjau kembali," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Senin (20/12). 

BACA JUGA:  Penjelasan Terbaru Pemerintah soal Ibu Kota Negara

Menurutnya, lokasi IKN perlu dipikirkan yang benar-benar agar terbebas dari banjir. 

"Jadi, para ahli diperlukan untuk studi yang komprehensif, bukan didasarkan selera seorang penguasa," tuturnya.

BACA JUGA:  Waduh, Lokasi Ibu Kota Negara Diterjang Banjir

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menegaskan, pemindahan IKN tak perlu tergesa-gesa.

"Pemerintah harus membentuk tim dari multidisipliner untuk mengkaji lokasi yang pas untuk IKN yang baru," jelasnya.

BACA JUGA:  Masalah Baru Presiden Jokowi, Calon Ibu Kota Indonesia Banjir

Oleh karena itu, Jamiluddin menyarankan pemerintah untuk tidak usah ikut campur atas kajian tim yang dibentuk. 

"Biarkan mereka bekerja secara ilmiah agar lokasi IKN diperoleh yang ideal," tambahnya.

Cara kerja tersebut selain memenuhi standar ilmiah, juga sejalan dengan prinsip demokrasi. 

"Tentunya agar dilakukan pemerintah agar kejadian banjir seperti di Penajam Paser Utara tidak terjadi," pungkasnya. (*)