GenPI.co - Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya kembali menanggapi soal geger bisnis tes PCR yang menyeret namanya.
Dia mengaku tak mungkin mencari keuntungan pribadi dalam kebijakan penerapan bisnis tes PCR pada perjalanan transportasi.
"Saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya," kata Erick seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/11/2021).
Di sisi lain, Kementerian BUMN justru memberikan dukungan pada awal tes PCR muncul pada Maret atau April 2020 untuk tes dan pelacakan pasien Covid-19.
"Saya awalnya belum mengerti terkait tes PCR. Tetapi, berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, Kementerian BUMN memutuskan ikut membantu mengaktifkan 18 laboratorium PCR bekerja sama dengan rumah sakit BUMN dan sejumlah RS pemda," kata dia.
Sejak awal masa pandemi pemerintah berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat dengan kerja kemanusiaan yang menganut recovery dan responsibility.
Recovery yang dimaksud, pemerintah Jokowi melakukan segala upaya percepatan untuk penyelamatan jiwa manusia.
Selain itu, untuk harga tes PCR saat ini pun sudah bisa ditekan dari yang awalnya Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, kini menjadi Rp 300 ribu.
Erick menerangkan jika dibandingkan oleh banyak negara, Indonesia masuk kategori negara dengan harga tes PCR termurah dan ini sesuai dengan audit BPKP.
"BPKP yang sudah mendampingi, bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri. Dan ini juga ditetapkan oleh Kemenkes sesuai dengan tupoksi. Jadi bukan ditentukan oleh sendiri," tuturnya.(antara/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News