GenPI.co - Ada analisis yang bikin kaget. Presiden Jokowi disebut tahu bahwa mafia PCR kendalikan pemerintah.
Direktur Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri angkat suara soal dugaan mafia tes PCR.
Menurut dia, pihak swasta yang mengendalikan aturan tersebut bisa berubah.
"Mafia PCR dari pihak swasta ini sangat merugikan masyarakat, yang mana memengaruhi aturan yang berbeda saat ini," ucap Rudi kepada GenPI.co, Senin (1/11).
Rudi menjelaskan keuntungan pihak swasta menyelenggarakan PCR sudah sangat meresahkan.
Sebab, sedari awal berlaku di Indonesia, tes PCR bisa mencapai jutaan rupiah. Hal itu jelas dikeluarkan rakyat ketika memerlukan sesuatu.
"Duit rakyat sudah dikuras banyak oleh mafia PCR ini. Jadi, pemerintah seharusnya menindak hal tersebut," jelasnya.
Selain itu, Rudi mengatakan Presiden Jokowi sebenarnya mengetahui praktik mafia tersebut.
Menurut dia, kondisi itu sebaiknya dimanfaatkan pemerintah untuk menekan mafia PCR.
"Ketika Jokowi meminta menekan harga PCR hingga Rp 300 ribu, itu menandakan beliau tahu adanya mafia PCR," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News