GenPI.co - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengomentari penolakan responden dalam survei LSI terhadap perusahaan asing.
Dia menilai alasan tersebut tidak rasional dan menyebut ada kontradiksi di dalamnya.
"Sebenarnya dari temuan ini ada kontradiksi, ketika publik lebih percaya kepada entitas dalam negeri, tetapi persepsi korupsinya tidak berbeda dikelola dalam negeri atau asing," katanya dalam diskusi daring, Minggu (8/8)
Sementara itu, Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengaku terkejut dengan nasionalisme responden yang tinggi tidak mau ada perusahaan asing masuk.
"Saya tidak sebut sentimen antiasing, tapi maksudnya memang agak mengejutkan juga bahwa masyarakat kita nasionalismenya betul-betul tinggi dan tidak mau asing," kata Alue.
Menurut Alue, jenis perusahaan asing di Indonesia ada dua. Pertama yang betul-betul asing.
Kedua yang berbentuk perusahaan nasional yang sahamnya dimiliki oleh asing. Hal ini dianggapnya masih perlu literasi lagi.
"Karena ada beberapa kasus perusahaan kita terbuka, dan bisa dibeli sahamnya oleh asing," tukasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei persepsi publik tentang pengelolaan dan potensi korupsi sumber daya alam.
Hasilnya, kebanyakan responden setuju jika SDA dikelola oleh BUMN dan koperasi warga.
Dalam surveinya, responden menyatakan BUMN lebih pantas mengelola usaha SDA di bidang pertambangan (44 persen), penangkapan dan ekspor margasatwa (32 persen), dan terakhir pemrosesan dan impor sampah (31 persen). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News