GenPI.co - Ketua Forum Honorer K2 Sulawesi Tenggara Andi Melyani Kahar masih berharap di seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.
Dia kembali mengetuk hati para pejabat penentu kebijakan, supaya memberikan kesempatan bagi honorer k2 tenaga administrasi ikut tes PPPK 2021.
Apalagi pengabdian sudah sekian lama dan tenaganya pun sangat dibutuhkan.
Menurut Andi Melyani, sejumlah honorer k2 tenaga admisnistrasi terhalang ketentuan sertifikat keahlian di seleksi PPPK nonguru 2021.
"Sertifikat keahlian sangat memberatkan kami tenaga teknis administrasi. Pemerintah terlalu mengistimewakan guru dibanding kami yang administrasi," kata Andi Melyani kepada JPNN.com, Kamis (5/8/2021).
Menurut dia, jika pemerintah sudah tidak mau ada honorer tenaga teknis administrasi, mengapa tidak bicara saja terbuka biar mereka semua bisa tahu.
"Jangan seperti ini, membuka peluang tes PPPK teknis administrasi, tetapi secara tidak langsung mematahkan semangat kami," keluhnya.
Dengan adanya persyaratan tersebut, Andi Melyani mengatakan membuat mereka sudah dipatahkan sebelum tes.
Sementara itu ada yang memiliki sertifikat keahlian, tetap tak mulus mendaftar di seleksi PPPK, karena ada ketentuan diharuskan keluaran LKPP.
Andi Melyani mengatakan menegaskan, untuk mendapatkan sertifikat keahlian dari LKPP tidak mudah.
Aparatur sipil negara (ASN) saja, ungkap dia, hanya 30 persen yang memiliki sertifikat barang dan jasa keluaran LKPP.
"Maksudnya ini apa? Bagaimana teman-teman mau mengubah nasib kalau dari pemerintah sendiri tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah kami," ujar Andi Melyani.
Oleh karena itu, Andi Melyani meminta pemerintah memberi peluang bagi seluruh honorer K2 tenaga teknis administrasi ikut tes PPPK 2021.
Masalah lulus atau tidak, menurutnya, merupakan persoalan lain.
"Tolonglah, berikan kami kesempatan untuk ikut tes PPPK tanpa memberatkan kami," harap Andi Melyani. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News