GenPI.co - Sistem penyaluran bantuan sosial oleh PT Pos Indonesia mengakibatkan kerumunan orang di Kantor Pos Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/8).
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pun mengkritiknya.
“Kalau bisa jangan seperti ini berkumpul di Kantor Pos, bantuan bisa disalurkan lewat RT/RW," katanya di Banjarmasin, Rabu (4/8).
Muhadjir mengatakan, selain rentan terjadinya penularan Covid-19 dengan berkumpul banyak orang, warga yang harus datang ke Kantor Pos juga perlu biaya transportasi.
"Saya tanya tadi ke warga dia naik ojek Rp15 ribu dari rumah. Pulang pergi Rp30 ribu. Jadi kurang dong duit yang diterimanya karena dipotong ongkos perjalanan," cetusnya.
Muhadjir meminta PT Pos lebih proaktif lagi melihat fakta di lapangan. Ia meminta supaya jangan sampai merugikan masyarakat karena penyalurannya yang kurang efektif.
Muhadjir juga mengungkapkan biaya transportasi juga sudah dimasukkan dalam kontrak antara PT Pos dan Kementerian Sosial.
"Kan bisa dikumpulin pada satu RT, minta bantuan bhabinkamtibmas dan babinsa untuk mengaturnya,” ucapnya.
Sebanyak 23.830 warga Kota Banjarmasin yang terdampak pandemi COVID-19 menerima bantuan stimulus jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial RI pada tahap 14 dan 15 kali ini.
Adapun bantuan terbagi dalam dua jenis, pertama beras 10 kilogram bagi eks-Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian ada eks-bantuan sosial tunai (BST) Rp600 ribu untuk dua bulan periode Mei dan Juni 2021 plus beras 10 kilogram. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News