GenPI.co - Pemerintah sudah menyiapkan skenario terburuk lonjakan covid-19 dengan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 6 minggu.
Kebijakan tersebut diharapkan mobilitas masyarakat menurun. Sehingga, angka covid-19 ikut menurun.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Zaki Mubarak mendukung langkah pemerintah soal memperpanjang waktu PPKM Darurat. Namun, hal itu jika dilihat dari perspektif kesehatan publik.
Namun, kehidupan ekonomi banyak terdampak dari pembatasan itu. Dia menilai ekonomi masyarakat akan sesak.
"Mereka yang bekerja di sektor ekonomi informal penghasilannya akan turun tajam karena adanya pembatasan," ujar Zaki kepada GenPI.co, Rabu (14/7).
Selain itu, buruh pabrik juga khawatir terancam PHK karena perusahaan tidak lagi mampu membiayai.
"Jadi, pemerintah juga harus menimbang risiko ekonomi ini, bantuan sosial selama pandemi karenanya menjadi sangat penting," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan "tidak boleh ada rakyat yang kelaparan".
"Karena, jika tidak ada penghasilan dan lapar, bisa-bisa chaos," tuturnya.
Oleh karena itu, Zaki menyarankan agar pemerintah menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan proteksi ekonomi rakyat kecil. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News