Tersedia Vaksin Berbayar, PPP: Kebijakan Baru yang Aneh

GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir angkat bicara terkait program Vaksinasi Gotong Royong berbayar di Klinik Kimia Farma.

Anas mendesak pemerintah meninjau ulang pelaksanaan vaksin berbayar yang dijual bebas melalui Kimia Farma mulai 12 Juli 2021.

Sebab, menurut Anas, program tersebut membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang sedang megap-megap melawan covid-19

BACA JUGA:  Vaksin Covid-19 Dijual di Kimia Farma, Masyarakat Boleh Memilih

"Jadi vaksin berbayar yang dijual bebas melalui Kimia Farma kepada individu atau kepada setiap orang belum pernah dibahas dan disampaikan pemerintah bersama DPR," ujar Anas dalam keterangan yang diterima GenPI.co, Minggu (11/7/2021).

Anas menambahkan, penjualan vaksin secara bebas bertentangan dengan komitmen pemerintah yang menggratiskan program vaksinasi covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk pemegang kartu BPJS.

BACA JUGA:  Andi Arief Kritik Kimia Farma Jualan Vaksin, Jokowi Terseret

Sebab, sesuai pernyataan Presiden bahwa pemberian vaksin gratis untuk seluruh warga negara dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS kesehatan.

Dia pun meminta pemerintah fokus melakukan percepatan pelaksanaan program vaksinasi nasional yang masih payah.

BACA JUGA:  Praktik Jualan Vaksin Kimia Farma Tindakan Biadab

"Masih banyak hambatan yang perlu diselesaikan di lapangan, seperti program vaksinasi 1 juta dosis perhari sampai ini belum tercapai," jelasnya.

Selain itu, kata Anas, pengadaan vaksin covid-19 juga baru tersedia 100 jutaan dosis dari kebutuhan lebih 400 juta dosis.

Selanjutnya kurangnya tenaga pelaksana vaksin covid-19 dan lain-lain.

"Ini yang yang harus dikejar pemerintah. Bukan dengan mengeluarkan kebijakan baru yang aneh-aneh," jelasnya. (*)