GenPI.co - Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK RI ke Pemprov DKI Jakarta bikin PDIP sewot. Kasus Damkar pun disebut.
Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP dari BPK. Predikat WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut diraih DKI.
"Ya kita ucapkan selamat DKI sudah dapat WTP, tapi ingat PR-nya juga masih banyak. Dan PR ini harus dikerjakan secara serius," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Selasa(1/6/2021).
Gembong mewanti-wanti kepada Pemprov DKI untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya.
Penggunaan anggaran juga diminata baik dan benar. Pesannya, jangan sampai ada temuan yang tak masuk akal dalam penggunaan anggaran.
"Jangan seperti kasusnya Damkar misalkan. Sudah dapat WTP ada temuan pengembalian. Ini kan menurut saya kurang pas," katanya.
Gembong menyebut PR di Jakarta saat ini paling menonjol ialah mengenai pengelolaan aset.
Dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar fokus terhadap pengelolaan aset tersebut.
"Penataan sampai saat ini memang belum menghasilkan pengelolaan aset yang baik," tutur Gembong.
Artinya, pengelolaan aset memang harus jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi itu yang kita dorong kepada pak Gubernur, Pak Anies coba fokus betul terhadap pengelolaan aset ini," pesannya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News