GenPI.co - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri meninjau kawasan Kecamatan Samboja pada Selasa (7/5). Kecamatan ini berlokasi dekat dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, 38 km utara Balikpapan, Kalimantan Timur.
Lokasi itu oleh Presiden disebut-sebut menjadi satu lokasi yang diusulkan bakal jadi Ibukota Negara yang baru. Daerah lainnya adalah Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, hingga Mamuju di Sulawesi Barat.
Baca juga: Pengamat ini Bilang Pemindahan Ibukota Bukan Kebutuhan Mendesak
“Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira satu setengah tahun ini dipelajari, salah satunya adalah Kaltim,” ujar Jokowi.
Bersama Jokowi, turut serta Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. Hadir Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Mereka berhenti di sekitar Km 50 proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda.
“Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung, kebetulan ini berada ditengah-tengah jalan tol Samarinda–Balikpapan,” jelas Presiden mengenai lokasi di Samboja.
Menurut Presiden, Kaltim layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto.
Di Balikpapan juga ada pelabuhan laut internasional, dan diiringi dengan semua jasa yang diperlukan seperti transportasi dan akomodasi berkelas internasional. Selain itu, lingkungannya juga bersih dan tertata rapi.
“Dan kalau kita lihat Balikpapan ada airportnya, Samarinda ada airportnya, sudah tidak harus buat airport lagi sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada, tentunya itu akan lebih menghemat biaya,” kata Presiden.
Meski begitu lanjut Presiden, masih ada aspek lainnya yang harus benar-benar dikalkulasi sebelum menentukan lokasi Ibukota Negara. Bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga soal sosial politik, kerawanan bencana gempa maupun banjir.
“Tapi kan kajian kita tidak hanya urusan infrastruktur, sosial politiknya seperti apa? Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi, dikalkulasi semuanya,” ujarnya.
Menurut Presiden sebagai negara besar, Indonesia perlu memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa. (ANT)
Lihat juga video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News