GenPI.co - Wakil Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa DPR-RI keberatan jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak masuk dalam RUU Penanggulangan Bencana.
“Kami ingin itu di dalam undang-undang,” ungkap Ace Hasan Syadzily saat ditemui GenPI.co, Senin (16/5/2021).
BACA JUGA: Mendadak Ace Hasan Syadzily Minta Risma Temui Jokowi, Ada Apa?
Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan usulan bencana sosial yang akan dimasukkan ke RUU Penanggulangan Bencana.
“Kami tentu sangat terbuka jika memang ada perubahan atau masukan terkait dengan bencana sosial masuk di dalam undang-undang. Itu juga bagian dari masalah kebencanaan yang harus diselesaikan,” imbuhnya.
Sebab, penanggulangan bencana merupakan tugas semua pihak termasuk DPR dan pemerintah.
“Karena, konstitusi kita menyebutkan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan warga negara,” kata Ace.
Ace juga menegaskan bahwa DPR memiliki tugas-tugas untuk memastikan bahwa bencana itu betul-betul bisa ditanggulangi.
Sementara itu, dikutip dari Antara, Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) menegaskan nomenklatur BNPB yang tidak dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana (PB) oleh Panja Pemerintah, bukan berarti memperlemah kedudukan lembaga.
BACA JUGA: Khawatir, Puan Maharani Lantang Serukan Ini pada Dunia
"Bahwa nomenklatur BNPB tidak tercantum dalam RUU PB bukan berarti akan melemahkan kedudukan lembaga yang dimaksud dalam menangani bencana," ujar Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (17/5/2021).
Adapun rapat tersebut membahas sejumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) dari rapat-rapat pembahasan antara Panja Pemerintah dan Panja Komisi VIII DPR-RI, terkait masalah kelembagaan dan anggaran penanggulangan bencana.
Panja Komisi VII DPR RI mengusulkan agar nomenklatur lembaga BNPB tercantum dalam RUU PB, serta alokasi anggaran penanggulangan bencana dapat disiapkan dalam bentuk dana siap pakai.
Besarannya diungkapkan sebesar minimal dua persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News